Minggu lalu, militer Tiongkok mengambil “tindakan segera” terhadap manuver “tidak sah” yang dilakukan kapal perang AS di perairan Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Beijing.
Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dua kapal perang AS, kapal penjelajah berpeluru kendali USS Antietam dan kapal perusak USS Higgins, maju di perairan yang disengketakan di sekitar Kepulauan Paracel sebelum angkatan laut Tiongkok melakukan intervensi. Manuver tersebut digambarkan sebagai “pelanggaran serius terhadap kedaulatan Tiongkok.”
“Militer Tiongkok segera mengambil tindakan dengan mengirimkan kapal angkatan laut dan pesawat untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kapal perang AS,” kata juru bicara Departemen Pertahanan. Juru bicara itu juga menyebut tindakan AS itu “provokatif dan sewenang-wenang” dan “merusak rasa saling percaya strategis antara militer kedua negara.”
Departemen Pertahanan AS memperingatkan terhadap “militerisasi progresif” yang dilakukan Tiongkok
Tiongkok secara de facto memiliki kendali atas Kepulauan Paracel sejak tahun 1974, namun Taiwan dan Vietnam juga masing-masing mengklaim wilayah tersebut. Kapal perang Amerika dikatakan berada dalam jarak dua belas mil laut dari pulau-pulau tersebut.
Menurut kantor berita Reuters, manuver tersebut merupakan tindakan yang ditargetkan untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di wilayah tersebut. Manuver ini terjadi pada saat yang sensitif antara AS dan Tiongkok. Pekan lalu, Pentagon tidak mengundang Tiongkok untuk mengikuti latihan militer internasional karena kritik terhadap aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan.
LIHAT JUGA: Kapal Asal China Ini Bukan Senjata, Tapi Bisa Picu Perang Besar Berikutnya
“Militerisasi Tiongkok yang terus berlanjut di wilayah sengketa di Laut Cina Selatan hanya akan meningkatkan ketegangan dan mengganggu stabilitas kawasan,” kata juru bicara Departemen Pertahanan AS.
AS masih terlibat perselisihan dagang dengan Tiongkok. Dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu mengkritik Tiongkok karena perbatasannya yang “dapat ditembus” dengan Korea Utara. Perusahaan-perusahaan Tiongkok dilaporkan kembali meningkatkan perdagangan dengan Korea Utara meskipun ada sanksi PBB.