- Presiden Prancis Emmanuel Macron memveto dimulainya negosiasi aksesi UE dengan Makedonia Utara dan Albania.
- Oleh karena itu, politisi terkemuka Uni Eropa di Jerman Katarina Barley (SPD), David McAllister (CDU) dan Ska Keller (Bündnis90/The Greens) sangat kritis terhadap hal ini.
- Tenor dasarnya: Macron membahayakan kredibilitas Uni Eropa.
- Lebih banyak artikel tentang Business Insider.
Politisi terkemuka UE Katarina Barley (SPD), David McAllister (CDU) dan Ska Keller (Bündnis90/The Greens) mengkritik penolakan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memulai pembicaraan aksesi UE dengan Makedonia Utara.
“Kebuntuan Perancis mengenai pembukaan negosiasi aksesi dengan Makedonia Utara menempatkan kredibilitas UE atas Balkan Barat dalam bahaya,” kata Wakil Presiden Parlemen UE Katarina Barley kepada Business Insider.
Presiden Perancis membenarkan keputusannya dengan mengatakan bahwa negaranya harus mengambil langkah reformasi lebih lanjut. Pemerintah Perancis juga menuntut reformasi mendasar dalam proses aksesi sebagai prasyarat persetujuan.
“Sekarang tinggal memulai negosiasi aksesi pada waktunya, berdasarkan penilaian berdasarkan hasil yang jelas. Makedonia Utara tidak diragukan lagi telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh UE,” kata Barley. Kekecewaan baru terhadap UE dapat membahayakan reformasi demi demokrasi dan supremasi hukum di negara tersebut, tambah mantan menteri kehakiman tersebut.
McAllister: Perilaku Macron membantu “lawan geostrategis” Uni Eropa
David McAllister, ketua komite urusan luar negeri di parlemen Uni Eropa, merasa bingung dengan sikap Macron yang melakukan blokade: “Saya tidak dapat memahami perilaku Prancis. Blokade tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap janji yang dibuat negara-negara anggota UE terhadap Makedonia Utara. Sungguh memalukan. “Janji-janji UE tidak lagi berarti apa-apa di masa depan.”
McAllister khawatir bahwa “lawan geostrategis” UE akan ikut campur tangan terutama atas perilaku Perancis. Di masa depan, kawasan ini terancam jatuh ke dalam zona pengaruh Rusia, Tiongkok, dan Turki, kata mantan perdana menteri Lower Saxony.
Keller: “Kebijakan perluasan UE tidak boleh menjadi mainan kepentingan politik”
Pemimpin Partai Hijau di Parlemen Uni Eropa, Ska Keller, masih mengharapkan perubahan arah dari presiden Prancis. “Makedonia bahkan mengganti namanya untuk berdamai dengan Yunani – dan sekarang tidak ada gunanya lagi? Saya sangat berharap kebijakan perluasan tidak menjadi mainan kepentingan politik,” kata Keller.
Untuk memulai pembicaraan aksesi dengan Makedonia Utara dan Albania, yang juga mengajukan keanggotaan, semua negara anggota UE harus menyetujuinya. Satu veto saja sudah cukup untuk memperlambat proses.