Edler van Rabenstein/Shutterstock“Setiap orang memiliki harganya sendiri” – kutipan ini berasal dari Perdana Menteri Inggris pertama Sir Robert Walpole. Ia hidup pada tahun 1676 hingga 1745, yang menunjukkan bahwa korupsi telah menjangkiti umat manusia selama berabad-abad, bahkan mungkin sejak keberadaannya. Topik tersebut tentu saja masih relevan hingga saat ini – juga di Jerman.
Hal ini ditunjukkan oleh Barometer Korupsi Global 2016 Organisasi anti korupsi Transparansi Internasional. Topik suap diselidiki di 42 negara. Hasil keseluruhan di Jerman menyenangkan, tetapi jika Anda melihat masing-masing area, Anda juga dapat melihat hasil yang tidak menyenangkan.
Pendapat orang Jerman di bidang politik dan keadilan adalah positif. Hanya enam hingga tujuh persen yang memperkirakan adanya korupsi di pemerintahan, serta anggota parlemen dan pegawai negeri lainnya. Hasilnya bahkan lebih jelas lagi bagi polisi, jaksa dan hakim. Di sini, hanya empat persen yang menerima bahwa lembaga-lembaga tersebut terlibat korupsi.
Sektor swasta semakin dipandang korup
Namun dalam perekonomian, gambarannya terlihat sangat berbeda. 33 persen warga Jerman memperkirakan manajer puncak akan bersentuhan dengan isu suap. Ini merupakan nilai tertinggi di UE.
“Bagi banyak orang, cita-cita pengusaha terhormat sepertinya sudah ketinggalan zaman,” kata Edda Müller, ketua Transparansi Jerman.
Pengemudi di Moldova menerima nilai tertinggi dalam perbandingan di Eropa sebesar 61 persen. Menarik: Di Rusia, hanya 24 persen penduduk yang meyakini adanya korupsi di kalangan manajer puncak – lebih sedikit dibandingkan di Jerman.
Banyak uang berarti banyak pengaruh
Secara umum, orang Jerman percaya bahwa orang kaya mempunyai pengaruh yang terlalu besar. Sebanyak 77 persen responden yang disurvei di Jerman mengatakan demikian. Hanya di Spanyol dan Portugal yang hasilnya lebih tinggi.
Hasilnya jelas terlihat: masyarakat Jerman percaya pada politik, namun skeptis terhadap manajer di perusahaan komersial. Pada saat yang sama, menurut Transparansi, ekspektasi para politisi juga meningkat, untuk memastikan transparansi yang lebih besar dalam proses legislatif dan penanganan konflik kepentingan yang lebih ketat.